Apa yang dimaksud dengan Perpajakan?

Diposting pada
Loading...

Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

A. Perpajakan
1. Pengertian Pajak
a. Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak menurut UU dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.
b. Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
c. Menurut UURI No. 28 th 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 th 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Empat kata kunci atau ciri-ciri pajak,yaitu :
1. Iuran wajib pajak yang dapat dipaksakan;
2. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang;
3. Tidak memberikan balas jasa secara langsung; serta
4. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Loading...

B. Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak
a. Subjek Pajak (Wajib Pajak)
Subjek pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib membayar pajak kepada negara. Menurut UURI No. 28 th 2007 tentang Perubahan Keempat atas UU No.6 th.1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Objek Pajak
Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak.
Misal : penghasilan pegawai, tanah, bangunan, hadiah, dll.
c. Tarif Pajak
– Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
– Tarif regresif / tetap (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan
-Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Penghasilan
-Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

 

2. Fungsi Pajak
a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)
Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)
Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:
–  Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
–  Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
–  Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
–  Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi
Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.
Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

B. Pemungutan Pajak
1. Asas Pemungutan Pajak
Tujuan pemungutan pajak hanya dapat dicapai jika asas pemungutan pajak terpenuhi. Adapun asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:
a. Asas Keadilan
Pemungutan pajak harus bersifat adil. Artinya, pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima wajib pajak.
b. Asas Kepastian
Pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan jaminan hukum.
c. Asas Kelayakan
Pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah perlu memperhatikan layak atau tidak seseorang dikenai pajak.
d. Asas Ekonomi
Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah daripada beban pajak yang harus dibayar.

Loading...

 

3. Sistem Pemungutan Pajak Indonesia
A. Official Assesment System
Sistem ini merupakan sistem yang m enentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tentunya wewenang ini diserahkan oleh petugas pemungut pajak dibawah naungan Direktorat Jenderal Perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Namun sistem ini sudah tidak berlaku lagi bagi beberapa jenis pajak di Indonesia. Kecuali pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana untuk menghitung biaya pajak PBB bukanlah tugas seorang wajib pajak, tetapi sudah diserahkan oleh petugas pajak. Sistem pemungutan pajak dengan sistem official Assesment System sudah tidak berlaku lagi sejak diselenggarakannya reformasi pajak pada tahun 1984.
Ciri-Ciri Official Assesment System yaitu sebagai berikut:
–  Pajak dihitung oleh petugas pajak
–  Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya
– Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak terhutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak

-Pemerintah memiliki wewenang penuh terhadap total pajak yang harus dibayarkan

B. Sistem Self Assesment System
Sistem ini mungkin yang sedang berlaku di Indonesia. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mengurus perihal pajak semuanya secara sendiri. Dimulai dari pendaftaran, menghitung total pajak, menyetor hingga melapor.
Sistem ini memang membutuhkan kesadaran dari si wajib pajak untuk membayarkan pajak, serta menyetorkan pajaknya. Ada beberapa ciri dari sistem pemungutan pajak dengan sistem kedua ini.
–  Jumlah pajak yang dibayar, dihitung sendiri oleh wajib pajak
–  Pada sistem ini wajib pajak aktif dalam menghitung pajaknya
–  Tidak ada surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak tidak membayar pajak dan membayarnya.

 

C. With Holding System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh si wajib pajak maupun petugas pajak itu sendiri. Keuntungan dari sistem ini, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajaknya sendiri. Karena pajaknya sudah dihitung oleh pihak ketiga. Contoh dari sistem holding pajak adalah pembayaran pajak PPh 21, 22, 23, PPh final dan PPN yang dilakukan oleh perusahaan melalui divisi keuangan untuk membayar pajak terhutang karyawannya.
Sistem Holding ini pun biasanya dipakai oleh pemilik UKM yang tidak paham mengenai perpajakan dan menyerahkannya kepada pihak ketiga. Hal ini tentunya membuat anda sebagai pemilik UKM untuk membayar jasa pihak ketiga tersebut.

4. Cara Pembayaran Pajak di Indonesia
a. Mendaftarkan diri sebgai wajib pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui pendaftran online. Setelah itu akan menerima nomor pokok wajib pajak (NPWP).
b. Setelah memperoleh NPWP , wajib pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan dengan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.
c. Wajib pajak mengisi surat setoran pajak (SSP) yang diperoleh dari Kantor Pelayana Pajak (KPP) atau dibank yang ditunjuk Direktorat Jendral Pajak atau kantor pos. Pengisian SSP disesuaikan dengan jenis pajak yang akan dibayar.
d. Pilih metode pembayaran, melalui transfer atau datang langsung ke kantor penerima pembayaran pajak seperti KPP, bank yang ditunjuk Direktorat Jendral Pajak, dan kantor pos.
e. Setelah proses pembayaran, wajib pajak mendapatkan arsip surat setoran pajak. Arsip SSP berguna sebagai bukti wajib pajak telah membayar pajak. SSP juga berguna saat wajib pajak mengajukan keberatan karena kelebihan membayar pajak.

5. Jenis-Jenis Pajak
a. Berdasarkan pihak yang memungut
– Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu penerimaan negara. Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai
– Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir dll.

b. Berdasarkan sifatnya
-Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan bayar wajib pajak. Contoh : PPh
-Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPnBM Rujukan

c. Berdasarkan pihak yang menanggung

-Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditangung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh, PBB

Loading...

-Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh ; Pajak Penjualan, PPN, PPnBM, Bea Materai dan Cukai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *