Pengertian APBN dan APBD

Diposting pada
Loading...

APBN dan APBD

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1. Pengertian APBN
Menurut UURI No.18 th.2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan suatu daftar atau penjelasan terperinciyang memuat penerimaan dan penerimaan negara dalam jangka waktu satu tahun yang telah ditetapkan UU dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.

 

2. Fungsi APBN
APBN merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
APBN memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi otoritas adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
b. Fungsi perencanaan adalah anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi pengawasan adalah negara menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
d. Fungsi alokasi adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran negara harus memperhatikan keadilan dan kepatutan. Misal : subsidi beras untuk warga miskin dan bantuan pendidikan untuk anak yang kurang mampu.
f. Fungsi stabilisasi adalah anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Loading...

 

3. Tujuan APBN
Berdasarkan UUD 1945pasal 23 ayat (1), tujuan APBN adalah sebagai wujud dari pengelolaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN digunakan untuk mengatur kegiatan perekonomian negara.

4. Sumber Penerimaan/Pendapatan Negara
Berdasarkan UURI No. 18 th. 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017, APBN diperoleh dari sumber-sumber antara lain penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

a. Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan adalah semuan penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan perdagangan Internasional. Pajak dalam negeri merupakan penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, PBB, cukai, dll. Sedangkan pajak perdagangan Internasional merupakan pajak yang berasal dari bea masuk dan keluar/pungutan ekspor.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)
PNPB merupakan semuan penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan sebagai berikut.
1. Penerimaan SDA, yaitu hasil pengelolaan kekayaan alam. Misal penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.
2. Bagian pemerintah atas laba BUMN.
3. Penerimaan bukan pajak lainnya berasal dari berbagai pungutan yang dikelola oleh kementrian atau lembaga yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
4. Pendapatan badan layanan umum (BLU), merupakan pendapatan atas penjulan barang dan jasa produk instansi pemerintah bersangkutan kepada masyarakat pengguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Hibah
Hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak bisa mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
5. Jenis-Jenis Pengeluaran/Belanja Negara
Belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelengaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Loading...

 

a. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Pegawai, yaitu belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
2. Belanja Barang, yaitu pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang jasa baik dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual.
3. Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung/bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lain.
4. Pembayaran bunga utang, yaitu pengeluaran pemerintah yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
5. Subsidi, yaitu alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lain yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya terjangkau masyarakat.
6. Belanja hibah, yaitu pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib.
7. Bantuan sosial, yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Belanja lain-lain, yaitu pengeluaran yang bersifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan dalam pos-pos pengeluaran diatas.

b. Belanja Pemerintah Daerah
1. Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelompokan dana perimbangan sebagai berikut :
a. Dana Bagi Hasil (DBH)
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)2. Dana Otonomi Khusus
Dana otonomi khusus dialokasikan secara khusus untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.
3. Dana Penyesuaian
Dana penyesuaian dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan.

 

 

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian APBD
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 31 th.2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Fungsi APBD
Berdasarkan UURI no.17 th 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (4), fungsi APBD sebagai berikut:
a. Fungsi Otoritas
b. Fungsi Perencanaan
c. Fungsi Pengawasan
d. Fungsi Alokasi
e. Fungsi Distribusi
f. Fungsi Stabilitasi

 

3. Tujuan APBD
APBD digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan sehingga pemborosan dan penyelewengan dana dapat dihindari.

4. Sumber-Sumber Penerimaan/Pendapatan Daerah
a. Pendapatan asli daerah
–   Pajak daerah
–   Retribusi daerah
–   Laba dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
–   Lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah
b. Dana perimbangan
c. Pinjaman daerah
d. Lain-lain dari pendapatan yang sah

5. Jenis-jenis Pengeluaran/Belanja Daerah
Menurut UU no.32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
a. Belanja Tidak Langsung
–   Belanja Pegawai
–   Belanja Bunga
–   Belanja Subsidi
–   Belanja Hibah
–   Bantuan Sosial
–   Belanja bagi hasil
–   Bantuan Keuangan
–   Belanja tidak terduga

Loading...

b. Belanja Langsung
–   Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
–   Belanja pegawai
–   Belanja barang dan jasa
–   Belanja modal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *